Seorang warga negara asing (WNA) asal Ghana terancam dideportasi setelah diduga menyalahi izin tinggal demi bermain sepak bola tarkam. Informasi tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana aktivitas olahraga amatir dapat bersinggungan dengan aturan keimigrasian. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai identitas WNA, lokasi kejadian, maupun waktu pasti peristiwa.
Sepak bola tarkam merupakan pertandingan antarkampung yang biasa digelar di berbagai daerah di Indonesia. Turnamen ini kerap melibatkan pemain lokal maupun pendatang, dan kadang mendatangkan pemain dari luar daerah. Namun, keikutsertaan warga negara asing dalam kegiatan seperti ini tetap harus memperhatikan status izin tinggal yang dimiliki.
Dalam aturan keimigrasian, setiap WNA wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan tujuan keberadaannya di Indonesia. Izin tinggal tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang berbeda dari yang tertera. Jika seseorang diketahui melakukan aktivitas lain, termasuk bermain sepak bola tarkam, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa pelanggaran izin tinggal dapat berujung pada sanksi administratif, mulai dari teguran hingga deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan WNA dari wilayah Indonesia. Selain itu, WNA yang dideportasi biasanya juga dapat dikenai penangkalan untuk masuk kembali dalam jangka waktu tertentu. Proses ini dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh petugas imigrasi.
Kasus WNA asal Ghana ini menjadi pengingat bahwa aturan keimigrasian berlaku bagi semua orang asing, termasuk mereka yang berada di Indonesia untuk kegiatan non-formal. Masyarakat dan penyelenggara kegiatan di daerah diharapkan lebih teliti memeriksa status kewarganegaraan dan izin tinggal peserta, terutama dalam turnamen yang melibatkan pemain asing.
Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tersebut. Jika terbukti melanggar, WNA bersangkutan dapat menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, statusnya dapat dipertahankan sesuai hasil pemeriksaan.
