Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya angkat bicara mengenai banyaknya keluhan masyarakat yang menganggap data desil yang dirilis tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Data desil sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang kerap menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial.
Dalam penjelasannya, BPS menyatakan bahwa data desil diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan secara berkala. Survei ini menggunakan metode sampling atau contoh, sehingga tidak mungkin menjangkau seluruh penduduk secara detail. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa data desil sering dianggap tidak akurat oleh sebagian masyarakat.
BPS juga mengungkapkan bahwa data yang dikumpulkan sangat bergantung pada kejujuran dan ketelitian responden dalam mengisi kuesioner. Banyak responden yang mungkin tidak memberikan informasi yang tepat mengenai pengeluaran atau pendapatan rumah tangganya, sehingga memengaruhi hasil perhitungan desil.
Selain itu, perubahan kondisi ekonomi yang cepat juga dapat membuat data desil menjadi cepat usang. Data yang dihitung pada satu waktu bisa saja tidak lagi mencerminkan kondisi terkini ketika data tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu.
BPS menegaskan bahwa data desil bukanlah alat untuk menilai kondisi individu secara langsung, melainkan untuk perencanaan program dan kebijakan. Masyarakat diharapkan memahami keterbatasan ini dan tidak serta-merta menyalahkan data jika hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami.
Ke depan, BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan metodologi survei dan membuka ruang bagi masukan dari berbagai pihak agar data yang dihasilkan semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
