Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebanyak 1.923 titik panas (hotspot) di wilayah Papua Tengah pada Minggu, 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Nabire menjadi daerah dengan konsentrasi titik panas tertinggi, mencapai 1.069 titik.
Data ini diperoleh melalui pemantauan satelit yang dilakukan BMKG untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik panas merupakan indikator adanya suhu tinggi di permukaan yang berpotensi menjadi api, baik itu kebakaran kecil maupun besar. Konsentrasi tertinggi di Nabire menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki risiko karhutla yang signifikan.
Menurut BMKG, titik panas di Papua Tengah tersebar di beberapa kabupaten, namun Nabire mendominasi dengan lebih dari separuh total titik panas yang terdeteksi. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan dapat menyebabkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, serta merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah yang dikenal memiliki hutan tropis yang luas.
Kepala BMKG, dalam keterangan resminya, mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. “Kami meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di musim kemarau seperti sekarang. Titik panas yang banyak ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak meluas menjadi kebakaran besar,” ujarnya.
BMKG juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dinas lingkungan hidup setempat, untuk melakukan pemadaman dini. Tim gabungan telah dikerahkan ke titik-titik panas yang berpotensi membahayakan permukiman.
Kondisi cuaca di Papua Tengah saat ini didominasi oleh musim kemarau dengan curah hujan rendah. Hal ini meningkatkan kerentanan lahan terhadap api. BMKG memperkirakan kondisi serupa masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan, sehingga upaya pencegahan dan penanganan karhutla harus terus dilakukan secara intensif.
Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran, serta tidak melakukan aktivitas yang memicu api di area hutan dan lahan. Pemerintah daerah setempat juga diminta menyiapkan posko siaga dan sarana pemadaman untuk merespons cepat setiap kejadian.
