Pemerintah Indonesia mengonfirmasi telah melakukan koordinasi dengan negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan yang asapnya menyebar hingga ke Singapura dan Malaysia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, koordinasi tersebut berlangsung secara informal dan formal.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Minggu (23/8/2026). Ia menjelaskan, koordinasi informal telah berjalan, sementara untuk jalur formal dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. “Kalau secara informal ada,” ujar Prasetyo, seraya menambahkan bahwa pemerintah berupaya secepatnya menangani Karhutla di Kalimantan.
Menanggapi wacana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus, Prasetyo menyatakan hal itu belum direncanakan. Menurutnya, penanganan yang dilakukan melalui koordinasi lintas sektor sudah cukup kuat. “Saya kira belum (bentuk satgas) karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” katanya. Ia juga menyebut penambahan peralatan seperti heli water bombing, alat pelindung diri (APD), dan pasukan telah dikerjakan.
Pembagian tugas penanganan Karhutla dilakukan bersama-sama. Prasetyo menegaskan, pembagian tersebut hanya untuk membagi atensi wilayah, bukan berarti mengabaikan tanggung jawab di daerah lain. “Ada Menko Polkam, ada Menko PM, ada di situ kita bagi semua, KASAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” terangnya. “Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan (penanganan).”
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang berada di lokasi yang sama, menegaskan bahwa penanganan Karhutla melibatkan semua pihak, tidak hanya pemerintah. “Untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah, semua stakeholder yang dianggap mampu, termasuk perusahaan-perusahaan sawit, tambang kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk berpartisipasi,” ujar Tito.
Ketika ditanya mengenai informasi penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan Karhutla di Kalimantan, Tito mengaku tidak tahu. Sementara itu, Prasetyo dengan tegas membantah adanya penunjukan tersebut. “Tidak ada, tidak benar. Semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak karena itu kewenangannya bukan di situ,” tegasnya.
Pemerintah pusat telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah dalam menangani Karhutla di Kalimantan. “Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” kata Prasetyo. Upaya ini diharapkan mempercepat penanganan kebakaran yang telah berdampak lintas batas, sejalan dengan deteksi BMKG yang mencatat sebaran asap hingga ke negara tetangga.
