Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) merekomendasikan penggunaan social mapping atau pemetaan sosial dalam merancang program inklusif untuk perempuan. Rekomendasi ini disampaikan dalam Bangun Bangsa Conference 2026 yang digelar pada Kamis, 6 Agustus 2026.
IBCWE menilai bahwa pendekatan berbasis data sosial dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik perempuan di berbagai daerah. Dengan social mapping, program pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak program yang bersifat umum dan tidak mempertimbangkan keragaman kondisi sosial-ekonomi perempuan. Pemetaan sosial memungkinkan pemangku kepentingan melihat kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dialami perempuan di tingkat lokal.
Dalam konferensi tersebut, IBCWE menekankan bahwa inklusivitas harus dimulai dari perencanaan. Tanpa data yang akurat, program berisiko hanya menjangkau kelompok yang sudah memiliki akses, sementara perempuan di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi justru terlewatkan.
Social mapping dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas setempat dan pemerintah daerah. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk menyusun intervensi yang sesuai, seperti pelatihan keterampilan, akses modal, atau layanan kesehatan reproduksi.
IBCWE merupakan koalisi bisnis yang fokus pada pemberdayaan perempuan di Indonesia. Organisasi ini secara rutin mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang responsif gender. Rekomendasi terbaru ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi program-program pemberdayaan perempuan ke depan.
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait usulan ini. Namun, IBCWE optimistis bahwa pendekatan berbasis data akan semakin diadopsi, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya program yang inklusif dan berkelanjutan.
