Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi yang dipublikasikan pada Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 22.26 WIB itu menyebutkan bahwa salah satu dari 14 orang yang diamankan adalah Sestama, atau Sekretaris Utama BNPB. Hingga informasi awal tersebut diturunkan, belum ada rincian resmi mengenai lokasi penangkapan, kronologi kejadian, maupun dugaan perkara yang menjerat para pihak yang diamankan.
Operasi tangkap tangan merupakan salah satu metode penindakan yang lazim digunakan KPK. Dalam operasi semacam ini, penyidik bergerak berdasarkan informasi awal yang cukup, lalu mengamankan sejumlah orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi, misalnya dugaan suap atau penerimaan hadiah terkait jabatan. Mereka yang terjaring biasanya langsung dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu terbatas untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, yaitu apakah mereka ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan karena bukti tidak mencukupi.
Jabatan Sestama merupakan posisi struktural tinggi di sebuah lembaga pemerintah. Sekretaris Utama mengepalai Sekretariat Utama, unit yang menangani urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan dukungan operasional lembaga. Posisi ini setingkat eselon I dan berada langsung di bawah kepala lembaga. Karena itu, penangkapan terhadap pejabat pada level tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi jalannya roda organisasi, termasuk pelayanan kepada masyarakat.
BNPB sendiri adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Lembaga ini mengelola anggaran yang cukup besar karena kegiatannya mencakup koordinasi lintas instansi, penyediaan logistik, peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Bidang pengadaan barang dan jasa dalam lembaga dengan anggaran besar kerap menjadi titik rawan yang menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Dalam sejumlah perkara sebelumnya, KPK memang beberapa kali menangani kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pola yang umum muncul adalah dugaan kesepakatan untuk mengatur pemenang proyek atau pemberian sejumlah uang agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai keinginan pihak tertentu. Namun, jenis dugaan perkara dalam OTT di BNPB ini belum dapat dipastikan karena belum ada penjelasan resmi.
KPK belum menyampaikan keterangan lengkap mengenai identitas ke-14 orang yang diamankan, termasuk nama Sestama yang dimaksud, serta barang bukti yang turut disita. Publik biasanya menantikan konferensi pers yang digelar KPK untuk mengumumkan konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, dan status hukum masing-masing pihak. Sebelum ada penetapan resmi, semua pihak yang diamankan tetap harus dianggap tidak bersalah sesuai asas praduga tak bersalah.
Perkembangan lanjutan atas perkara ini masih dinantikan, terutama mengenai hasil pemeriksaan awal dan keputusan KPK dalam menentukan sikap terhadap para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
