Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengimbau pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini disampaikan pada Minggu, 6 September 2026, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi erupsi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda merupakan gunung berapi aktif dengan tingkat aktivitas yang fluktuatif. Erupsi gunung ini dapat memicu berbagai dampak, seperti hujan abu, lontaran material pijar, hingga potensi tsunami jika terjadi longsoran bawah laut. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemda menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana.
Dalam imbauannya, Mendagri meminta pemda terdampak untuk terus memantau informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Selain itu, pemda diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dalam menyusun langkah mitigasi, termasuk menyiapkan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman.
Mendagri juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik namun tetap waspada. Pemda diharapkan aktif menyampaikan perkembangan situasi melalui kanal komunikasi resmi, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Langkah ini sejalan dengan protokol penanggulangan bencana yang telah ditetapkan secara nasional.
Sebagai bagian dari pemerintah pusat, Kemendagri berperan dalam memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan memastikan pemda memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi darurat. Imbauan ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak erupsi. Masyarakat diimbau untuk mengikuti arahan petugas dan selalu menjaga kesiapsiagaan.
