Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, dengan target penyelesaian dipercepat hingga 2029.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya menjelaskan bahwa program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW dapat berjalan bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen transisi energi nasional.
Percepatan pembangunan PLTS ini diproyeksikan menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp 73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 30 GW sekaligus menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 13 GW. Prasetyo menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Program ini akan dibangun dalam tiga tahap, yaitu Tahap I sebesar 17 GWp, Tahap II sebesar 18 GWp, dan Tahap III sebesar 30 GWp. Menurut Prasetyo, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sepanjang 2025, terdiri atas 12 PLTS dan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Total nilai pembangunan mencapai Rp 103,3 miliar dan telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Pembangunan pembangkit EBT berlanjut pada 2026 melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang ditujukan untuk 4.259 rumah tangga dengan nilai pembangunan Rp 450,2 miliar. Selain itu, pemerintah membangun tiga lokasi PLTMH untuk melayani 464 rumah tangga dengan nilai Rp 50,4 miliar. Prasetyo juga menyebut Program Listrik Desa kini telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi, dan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah menerima manfaat.
Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru dengan mendorong investasi pada pembangkit listrik, baterai, dan jaringan, serta memperkuat industri solar PV dalam negeri. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, program ketenagalistrikan ini diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.
Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan kemandirian energi nasional dan menekan emisi karbon. Peluncuran di Bali ini menjadi langkah awal dari serangkaian proyek strategis yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan.
