Jakarta – Kuasa Hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang (YHI-PP), Hermawanto, membantah adanya konflik kepentingan antara para pendiri yayasan terkait temuan 996 senjata api di area sekolah. Ia menegaskan bahwa pengurus baru justru bertujuan memperbaiki dan mengembalikan marwah yayasan setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum.
“Pernyataan tersebut tidak semua benar, karena dengan keberadaan pengurus baru saat ini ingin memperbaiki dan mengembalikan marwah pendirian yayasan dan justru membuka fakta tentang sekolah menjadi gudang senjata dan menyimpan narkoba. Hal ini tentu bukan konflik internal semata melainkan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditolerir,” kata Hermawanto kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Hermawanto juga membantah adanya persoalan terkait ahli waris. Ia menegaskan bahwa IWD bukanlah ahli waris pendiri yayasan, melainkan pihak luar yang kemudian masuk dan diduga berupaya menguasai yayasan untuk kepentingan pribadi. Terkait isu kegiatan ekstrakurikuler menembak, Hermawanto memastikan sekolah tidak pernah menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Keberadaan senjata untuk ekstrakurikuler, perlu ditegaskan sejak sekolah berdiri tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak, karena tidak mungkin menembak diadakan di dalam area sekolah juga. Semua area sekolah adalah tempat terbuka untuk bermain anak, yang tentunya tidak aman untuk anak-anak (untuk kepentingan terbaik anak),” ujarnya.
Hermawanto turut membantah klaim bahwa keberadaan senjata tersebut telah mendapat izin dari Ketua Pembina Yayasan, Letjen TNI (Purn) H. KPH Soerjo Wirjohadipoetro atau Pak Soerjo. Menurut dia, Pak Soerjo telah mengalami sakit dan menggunakan kursi roda sejak 2018, dan kondisi kesehatannya semakin menurun pada 2020. “Pada tahun 2022, Pak Soerjo meninggal pada usia 105 tahun, tidak mungkin memahami, mengetahui, dan menyetujui adanya usulan ekstrakurikuler menembak,” tegasnya.
Persoalan ini mencuat setelah polisi menemukan 995 pucuk senjata jenis pistol, satu senjata api laras panjang, serta alat pembuat peluru di area sekolah. Selain itu, ditemukan dua linting ganja, narkoba, alat isap atau bong, serta 25 keping video porno. Hermawanto menduga penyalahgunaan area sekolah sebagai gudang senjata berkaitan dengan perusahaan milik IWD. Ia juga menyebut adanya peminjaman kredit bank atas nama yayasan yang uangnya digunakan untuk membangun lapangan padel yang dikelola keluarga IWD.
Berdasarkan rangkaian temuan dan dugaan tersebut, Hermawanto menduga IWD telah melakukan perencanaan secara terstruktur dan sistematis untuk menguasai yayasan. Ia menekankan bahwa temuan ini bukan sekadar konflik internal, melainkan pelanggaran hukum yang serius. Yayasan pun memberlakukan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) selama satu minggu setelah penggerebekan polisi.
