Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan melakukan pembenahan menyeluruh di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat, beserta sejumlah wilayah sekitarnya. Kebijakan itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran Konsep Desain Transformasi Blok M Fase Ultimate di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Menurut Pramono, pembenahan tersebut bertumpu pada prinsip menata kawasan tanpa menggusur masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Pramono mengungkapkan, keputusan itu diambil dalam rapat paripurna di Balai Kota pada hari yang sama. “Kebetulan hari ini di Balai Kota ada rapat paripurna. Salah satu yang diputuskan adalah melakukan pembenahan di Tanah Abang, di Kebon Melati, Kebon Kacang, Kampung Bali,” ujar Pramono di Blok M Hub, Selasa (6/10/2026).
Menurut dia, alasan utama pembenahan adalah kondisi kawasan tersebut yang dinilai kontras dengan letaknya yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat keramaian Jakarta. “Tidak jauh dari istana, tidak jauh dari Balai Kota, tidak jauh dari Bundaran HI, tetapi salah satu tempat yang paling kumuh adalah di tempat itu,” ucapnya. “Maka tadi saya sudah memutuskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pembenahan sepenuhnya kawasan itu,” sambung Pramono.
Pramono menegaskan, pendekatan yang dipakai bukan penggusuran, melainkan perbaikan kawasan secara menyeluruh. “Prinsipnya adalah menata kawasan, kita tidak menggusur masyarakatnya, tetapi melakukan perbaikan dan ini akan menjadi role model Jakarta pembenahan di kemudian hari,” kata dia. Ia juga menyebut masih terdapat rumah ibadah di kawasan itu, seperti masjid dan musala, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembenahan.
Dalam paparannya, Pramono menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kampung Bali dan Kebon Kacang. Ia menyebut ada ruas jalan sepanjang kurang lebih 2,3 kilometer yang hampir 60 tahun tidak tertangani dengan baik. “Ada ruas yang udah hampir 60 tahun tempat itu kurang lebih 2,3 kilometer tidak tertangani secara baik, secara jujur saya harus mengatakan itu,” kata dia. Selain itu, ia menyebut ada hunian berukuran 3×4 meter yang dihuni hingga 15 orang dengan pola tidur bergantian tiga shift.
Pramono menjelaskan, pelaksanaan pembenahan akan menjadi tanggung jawab dua pihak, yakni Dinas Sumber Daya Air dan dinas terkait, terutama Dinas Sosial. Hal itu mempertimbangkan tingginya persoalan sosial di wilayah tersebut. “Tentunya saya menginginkan masyarakat Jakarta, apalagi ini tidak jauh dari pusat keramaian Jakarta, Bundaran HI, Balai Kota, Istana, maka kami melakukan perbaikan kawasan secara menyeluruh,” terangnya.
Soal pendanaan, Pramono menyatakan pembenahan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Corporate Social Responsibility (CSR). “Maka anggaran yang akan dilakukan adalah, yang pertama tentunya dari APBD, yang kedua kita akan menggunakan dana-dana dari CSR dan juga SLF KLB untuk melakukan pembangunan di tempat itu. Angkanya sebenarnya sudah keluar, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada publik,” papar Pramono.
