Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama DPRD setempat sepakat menertibkan aset perumahan melalui revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto. Langkah ini bertujuan mengakhiri kebuntuan perbaikan fasilitas umum (fasum) yang kerap terkendala status kepemilikan lahan.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Konsultasi Publik III Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto di Aula Bapperida Banyumas, Rabu (5/8/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah daerah dan legislatif menjadikan penertiban aset sebagai prioritas program yang langsung menyentuh persoalan warga perumahan yang kesulitan mengajukan perbaikan infrastruktur lingkungan.
Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Agus Priyanggodo, menegaskan bahwa kepastian status hukum aset menjadi kunci utama penyelesaian masalah tersebut. Pengembang wajib menyerahkan fasum dan fasilitas sosial (fasos) sesuai ketentuan. “Langkah ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini muncul ketika masyarakat menuntut perbaikan infrastruktur perumahan, sementara asetnya belum resmi diserahterimakan,” ujar Agus.
Menurut Agus, penyusunan Ranperkada RDTR memberikan kepastian hukum yang kuat sebagai pedoman operasional sebelum pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah terkait. Selain menertibkan fasum, revisi RDTR juga memperjelas pemetaan jaringan jalan lingkungan dan pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan desa menjadi lebih transparan.
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga memperketat perlindungan kawasan hijau dan lahan produktif. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, melarang keras pengalihfungsian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk kepentingan industri maupun pembangunan pabrik. “Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi bagi pembangunan industri maupun pabrik. Terlebih, pelanggaran tata ruang saat ini memiliki konsekuensi pidana dan sanksi denda yang signifikan,” tegas Sadewo.
Pemkab Banyumas memproyeksikan revisi aturan tata ruang ini untuk mendukung kemudahan investasi yang sehat, dengan memperkuat infrastruktur pendukung seperti percepatan akses jalan tol dan pengembangan kawasan dryport. Penyempurnaan RDTR juga menjawab tantangan penataan kota modern, mencakup penataan arus lalu lintas, sistem perparkiran, pengendalian kawasan rawan banjir, optimalisasi integrasi transportasi publik Trans Banyumas, serta penambahan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Sadewo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal implementasi aturan ini secara aktif. “Melalui keterlibatan seluruh pihak, kita berharap RDTR Kawasan Perkotaan Purwokerto dapat menjadi fondasi pembangunan kota yang tertata, nyaman, ramah investasi, serta tetap berwawasan lingkungan,” pungkasnya.
