Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketiga saksi merupakan pegawai PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) atau PT AMGM.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran para saksi. “Pemeriksaan Pegawai PT AMGM atas nama RMF, YW, RTP. Ketiga saksi hadir,” ujar Budi saat memberikan keterangan di Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), suap PBJ, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Budi menjelaskan, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan pemberian dari pihak PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI). Perusahaan tersebut diketahui menjadi pelaksana proyek-proyek di PT AMGM. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pemberian dari pihak PT MSI, selaku pelaksana proyek-proyek di PT Air Minum Giri Menang, kepada Bupati Lombok Barat,” jelas Budi.
Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi pada Selasa, 8 September 2026. Namun, sebagian saksi tidak dapat hadir karena terkendala penerbangan menuju Jakarta akibat debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Mereka adalah Syarif Hidayat (pegawai PT AMGM), Lalu Rifhandani (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat), Helena Bulu (Staf Keuangan PT MSI), dan Lalu Rudi Iskandar (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat).
Menurut Budi, penyidik akan melakukan penjadwalan ulang pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berhalangan hadir tersebut. “Karena memang keterangan dari setiap saksi dibutuhkan untuk membantu penyidik mengungkap bagaimana konstruksi utuh perkara tersebut, bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana peran dari masing-masing pihak, baik tersangka ataupun pihak-pihak terkait lainnya,” papar Budi.
Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga memeriksa saksi dari pihak swasta, termasuk dealer mobil. Pendalaman dilakukan terkait pembelian satu unit mobil yang diduga diberikan kepada bupati. Mobil tersebut diamankan dalam peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Budi menambahkan, pemeriksaan saksi-saksi dari pihak swasta juga terkait proyek-proyek yang dikerjakan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
KPK terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk membangun konstruksi perkara yang utuh. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah aktif yang kini berstatus nonaktif. Penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah yang dilakukan KPK secara berkelanjutan.
