Empat bupati dari berbagai daerah menyatakan kesiapan untuk membangun sekolah rakyat permanen setelah bertemu dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) di Jakarta, Jumat (7/8/2026). Pertemuan tersebut membahas realisasi program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi prioritas Kementerian Sosial.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial tersebut, para kepala daerah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan lahan dan fasilitas pendukung bagi pembangunan sekolah rakyat. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Sekolah rakyat permanen yang akan dibangun diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Konsep sekolah ini berbeda dengan sekolah darurat atau sementara karena dirancang dengan infrastruktur yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Sosial dalam kesempatan tersebut mengapresiasi inisiatif para bupati yang langsung merespons program prioritas kementerian. Pemerintah pusat berencana memberikan dukungan teknis dan pendanaan awal, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan sekolah.
Keempat bupati yang hadir berasal dari wilayah yang memiliki angka putus sekolah relatif tinggi. Mereka sepakat bahwa pembangunan sekolah rakyat permanen dapat menjadi katalis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di daerah masing-masing.
Program sekolah rakyat sendiri telah digagas sejak tahun sebelumnya dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Dengan adanya komitmen dari empat bupati, realisasi pembangunan diharapkan dapat segera dimulai pada tahun anggaran mendatang.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus memperkuat peran daerah dalam pembangunan sumber daya manusia. Kementerian Sosial akan terus memantau perkembangan dan memfasilitasi koordinasi antara pusat dan daerah demi kelancaran program.
