Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penghentian sementara proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp 3,5 triliun di kawasan Jatiluhur bukan disebabkan hambatan birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Dedi, proyek milik BDX Data Centers tersebut dihentikan karena dokumen perizinan belum lengkap, dan keterlambatan itu terjadi karena pihak konsultan belum menyerahkan data yang dibutuhkan untuk proses perizinan.
Dedi mengungkapkan hal itu saat berada di Bandung, Jumat (2/10/2026). Ia menyebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek tersebut belum keluar, begitu pula dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Karena itu, ia meminta pembangunan tidak dilanjutkan lebih dulu hingga seluruh izin tuntas.
“Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” kata Dedi Mulyadi.
Menurut Dedi, penghentian sementara proyek tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan. Selain persoalan perizinan, pemerintah juga perlu memastikan proyek tidak mengganggu kondisi lingkungan maupun hak warga sekitar terhadap akses air. Untuk memastikan kajian dilakukan secara objektif, Pemprov Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan kajian dan masukan independen terkait dampak lingkungan dari pembangunan pusat data AI tersebut.
“Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Dedi juga menjelaskan persoalan kebutuhan air proyek. Menurut dia, kapasitas pasokan air dari Waduk Jatiluhur masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional proyek tanpa mengganggu alokasi masyarakat. Ia merinci, PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki alokasi resmi air dari Waduk Jatiluhur sebesar 3.000 liter per detik. Namun, selama bertahun-tahun, pemanfaatannya baru sekitar 380 liter per detik atau sekitar 11 persen dari total alokasi.
“Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana,” ujar Dedi, dikutip Antara.
Selain memastikan ketersediaan air, Dedi menyebut kunjungan mendadaknya ke lokasi proyek juga untuk memastikan pembangunan pusat data tersebut berdiri di lokasi yang aman dari berbagai potensi bencana. Pengecekan mencakup risiko banjir, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. Pemerintah juga ingin memastikan kebutuhan listrik dan air untuk operasional pusat data dapat dipenuhi tanpa mengganggu kepentingan masyarakat sekitar.
