Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menanggapi wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi yang tengah digodok pemerintah. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026), merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.
Menurut Puan, jenjang pendidikan dasar, khususnya SD dan SMP, saat ini sudah tidak memungut biaya SPP. Namun, untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah perlu menghitung secara cermat kemampuan anggaran negara serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat. “SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN,” ujar Puan. Ia menambahkan, “Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN.”
Wacana kuliah gratis ini bermula dari usulan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo pada puncak perayaan HUT ke-28 PAN di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat malam, 18 September 2026. Dalam acara tersebut, Zulkifli menyampaikan keluhan mahasiswa dan calon mahasiswa mengenai mahalnya biaya masuk jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Banyak anak-anak muda sekarang yang mendaftar di universitas negeri. Bayarannya mahal, Pak. Jalur mandiri bayarannya mahal,” kata Zulkifli Hasan di hadapan Presiden. Ia juga meminta agar pemerintah mengoreksi biaya tersebut karena banyak anak muda yang berharap bisa kuliah di kampus negeri. “Tolong, Pak, mereka menyampaikan aspirasi bayaran mahal itu kalau bisa kita bisa koreksi. Karena harapan anak-anak muda kita tentu di kampus-kampus negeri, Pak,” lanjutnya.
Menanggapi usulan itu, Presiden Prabowo menyetujui wacana penggratisan biaya kuliah di PTN. Persetujuan tersebut disampaikan secara langsung di acara yang sama. Namun, Puan mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak bisa diambil secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh, terutama dalam situasi ekonomi global yang dinamis. “Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN,” tegasnya.
Rencana pemerintah untuk membahas pendidikan negeri gratis hingga universitas negeri melalui rapat terbatas menjadi langkah lanjutan dari usulan tersebut. Puan berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal dan dampak positif bagi masyarakat luas. Kebijakan ini dinilai strategis karena menyangkut akses pendidikan tinggi bagi generasi muda, namun harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang matang agar tidak membebani keuangan negara.
