Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menutup sebanyak 1.300 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Kepala BGN Sudaryono mengumumkan penutupan permanen tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyusul kasus keracunan makanan di Berastagi, sekaligus untuk menjaga kualitas pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” kata Sudaryono dilansir Antara, Selasa (18/8/2026). Penutupan ini dilakukan setelah BGN melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap dapur beroperasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan pangan.
Sudaryono menjelaskan bahwa pengawasan melalui uji organoleptik, seperti tes bau dan rasa, dinilai belum cukup untuk mendeteksi kontaminasi bahan kimia berbahaya pada makanan. Oleh karena itu, BGN berencana menyediakan test kit kimiawi di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Alat ini akan digunakan untuk mendeteksi racun seperti arsenik dan indikasi pembusukan makanan yang tidak terlihat secara kasat mata.
Metode penggunaan test kit tersebut diadopsi dari keberhasilan SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri, yang tercatat tidak pernah mengalami kasus keracunan. Dengan penerapan teknologi ini, BGN berharap dapat meningkatkan pengawasan kualitas pangan secara lebih akurat dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Selain penutupan operasional dapur, BGN juga akan memberikan sanksi tegas terhadap personel yang tidak mampu menjalankan standar kerja yang ditetapkan. “Bagi personel-personel yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya,” tegas Sudaryono. Penindakan ini bertujuan melindungi kemitraan SPPG lain yang selama ini telah menjalankan tugas dengan baik, serta memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan utamanya.
Sementara itu, terkait keberlanjutan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap SPPG, BGN menyatakan masih melakukan evaluasi lebih lanjut. Keputusan ini akan mempertimbangkan efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan di lapangan. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya BGN untuk memperkuat tata kelola program MBG yang menyasar jutaan anak sekolah di Indonesia.
Penutupan massal ini menjadi sorotan publik karena program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak. Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan kualitas pelayanan dapur MBG semakin terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program tetap tinggi.
