Seorang pakar kebijakan sosial mengingatkan bahwa program-program bantuan pemerintah akan sulit mencapai hasil optimal tanpa didukung data yang valid. Peringatan ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar pada Kamis, 6 Agustus 2026, terkait evaluasi efektivitas program sosial di Indonesia.
Menurut pakar tersebut, data yang akurat menjadi kunci utama dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial. Tanpa data yang tepat sasaran, program berisiko gagal menjangkau kelompok penerima manfaat yang sesungguhnya membutuhkan, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai.
Pakar menekankan bahwa validitas data menentukan ketepatan alokasi anggaran serta menghindari duplikasi penerima bantuan. Ia mencontohkan pentingnya pembaruan data secara berkala untuk mencerminkan kondisi terkini masyarakat, termasuk perubahan status ekonomi dan demografi.
Indonesia sendiri telah memiliki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, tantangan masih muncul terkait akurasi dan pemutakhiran data di lapangan.
Pakar juga menyoroti perlunya integrasi data antarinstansi serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan validitas. Ia berharap pemerintah terus memperbaiki kualitas data agar program sosial benar-benar berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Diskusi tersebut turut membahas perlunya transparansi data dan keterlibatan masyarakat dalam verifikasi penerima manfaat. Dengan data yang valid, program sosial diyakini dapat berjalan lebih efisien dan tepat guna.
