Jakarta, CNN Indonesia — Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah konglomerat di China dilanda kepanikan menyusul kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Xi Jinping. Pemicu utama kekhawatiran ini adalah serangkaian regulasi ketat yang menyasar sektor-sektor strategis, termasuk teknologi, properti, dan pendidikan, yang dinilai mengancam stabilitas bisnis para pengusaha besar di negeri Tirai Bambu.
Kebijakan yang dikenal dengan istilah “kemakmuran bersama” (common prosperity) menjadi sorotan utama. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara membatasi akumulasi kekayaan pada segelintir individu dan perusahaan. Langkah-langkah seperti pengenaan pajak lebih tinggi pada pendapatan tinggi, pembatasan investasi di sektor properti, serta pengawasan ketat terhadap perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba dan Tencent telah membuat para miliarder China merasa terancam.
Selain itu, kebijakan nol COVID yang diterapkan secara ketat juga turut memperparah situasi. Pembatasan mobilitas dan penutupan wilayah secara mendadak mengganggu rantai pasok dan operasional bisnis, sehingga banyak perusahaan mengalami kerugian besar. Kombinasi antara regulasi domestik yang semakin keras dan ketidakpastian global membuat para konglomerat kesulitan merencanakan strategi jangka panjang.
Laporan yang dirilis pada Jumat, 7 Agustus 2026, menyebutkan bahwa beberapa pengusaha mulai mengalihkan aset mereka ke luar negeri sebagai bentuk antisipasi. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan terjadinya arus modal keluar yang masif, yang dapat berdampak pada nilai tukar yuan dan stabilitas pasar keuangan China. Meski demikian, pemerintah China terus menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Para analis ekonomi menilai bahwa kepanikan ini merupakan respons wajar terhadap perubahan paradigma ekonomi yang radikal. Selama beberapa dekade, para konglomerat China menikmati kebebasan berbisnis yang relatif longgar, namun kini mereka dihadapkan pada aturan yang lebih ketat dan pengawasan negara yang semakin intensif. Belum ada pernyataan resmi dari pihak istana kepresidenan maupun Kementerian Keuangan China mengenai laporan ini.
Ke depan, situasi ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan baru. Para pelaku pasar global pun mencermati langkah-langkah selanjutnya dari Beijing, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga memengaruhi rantai pasok dan investasi internasional. Konglomerat China kini berada di persimpangan, antara beradaptasi dengan aturan baru atau mencari peluang di luar negeri.
