Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya angkat bicara menanggapi tuduhan manipulasi data desil yang diduga dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa, 8 September 2026, sebagai respons atas berbagai spekulasi yang beredar di publik. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dirilis selalu melalui proses pengolahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah statistik yang berlaku.
Desil merupakan metode pembagian data menjadi sepuluh kelompok sama besar, yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Dalam konteks kemiskinan, desil membantu BPS memahami pola pengeluaran penduduk, yang kemudian menjadi dasar perhitungan garis kemiskinan. Perubahan pada batas desil dapat memengaruhi jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, sehingga isu ini menjadi sensitif dan mudah memicu kecurigaan.
Tuduhan manipulasi desil muncul setelah sejumlah pihak membandingkan data BPS dengan sumber lain dan menemukan perbedaan yang dianggap janggal. Beberapa kalangan menuding BPS sengaja menggeser batas desil agar angka kemiskinan terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Namun, BPS membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memanipulasi data demi kepentingan tertentu.
Dalam klarifikasinya, BPS menjelaskan bahwa perubahan desil dapat terjadi secara alami seiring dengan dinamika ekonomi masyarakat. Kenaikan pendapatan, perubahan pola konsumsi, atau pergeseran struktur demografi dapat mengubah distribusi pengeluaran. Hal ini wajar terjadi dan bukan merupakan indikasi manipulasi. BPS juga menegaskan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara independen, melibatkan survei lapangan yang ketat dan metodologi yang telah teruji.
BPS mengajak seluruh pihak untuk mengkritisi data dengan data, bukan berdasarkan asumsi atau informasi yang belum tervalidasi. Lembaga ini membuka ruang bagi publik untuk melakukan verifikasi terhadap data yang dirilis, termasuk melalui mekanisme penyampaian tanggapan. BPS juga menekankan pentingnya literasi statistik agar masyarakat dapat memahami cara membaca dan menginterpretasikan data dengan benar.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas statistik nasional, BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data dan transparansi. Ke depannya, BPS akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan lembaga internasional, untuk memastikan akurasi data kemiskinan. BPS juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data guna meminimalisir kesalahan.
Isu manipulasi desil ini menjadi pengingat bahwa data statistik memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, integritas data harus dijaga dan dipublikasikan secara terbuka. BPS berharap klarifikasi ini dapat meredakan keraguan masyarakat dan menghentikan penyebaran informasi yang tidak berdasar. Publik diimbau untuk menunggu data resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya.
