Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa kenaikan desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak otomatis menyebabkan penerima bantuan sosial (bansos) kehilangan haknya. Pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi kekhawatiran masyarakat yang khawatir status kesejahteraannya berubah, terutama setelah adanya perubahan data pada sistem DTKS.
Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling kaya). Kenaikan desil berarti indikator kesejahteraan membaik, namun Kemensos menegaskan bahwa hal itu bukan satu-satunya faktor penentu kelayakan penerima bansos. Penegasan ini penting karena banyak warga yang khawatir perbaikan ekonomi kecil akan langsung menghapus hak mereka atas bantuan.
Dalam sistem perlindungan sosial, bansos diberikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan. Kemensos menjelaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan bansos dilakukan melalui verifikasi dan validasi yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan perubahan desil. Proses ini melibatkan pendamping sosial dan perangkat daerah untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi lapangan.
Menteri Sosial atau pejabat terkait menegaskan bahwa masih ada banyak pertimbangan lain seperti jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, penerima yang mengalami kenaikan desil namun masih membutuhkan bantuan tidak akan langsung dihapus dari daftar. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
Kemensos juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan selalu memperbarui data diri di DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran. Jika ada perubahan kondisi, warga dapat melaporkan kepada pendamping sosial atau melalui aplikasi yang tersedia. Pembaruan data ini penting agar bantuan dapat dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan, sekaligus menjaga akuntabilitas program.
Pernyataan ini diharapkan mengurangi kecemasan di kalangan penerima manfaat. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan sosial menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan secara berkeadilan, tanpa mengabaikan dinamika kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kenaikan desil tidak selalu berarti kehilangan bantuan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian yang lebih tepat.
