Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya merespons polemik penggunaan desil dalam kebijakan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (19/8/2026) di Jakarta, menanggapi kritik yang berkembang di publik mengenai ketidaktepatan pengelompokan penduduk berdasarkan desil untuk menentukan sasaran bantuan dan program pemerintah.
Desil merupakan metode statistik yang membagi populasi menjadi sepuluh kelompok sama besar berdasarkan variabel tertentu, seperti pendapatan atau pengeluaran. Dalam konteks ekonomi, desil sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Namun, belakangan ini muncul keluhan dari sebagian warga yang merasa masuk dalam desil tertentu, tetapi kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori tersebut, sehingga berpotensi salah sasaran dalam penerimaan bantuan sosial atau subsidi.
Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mengabaikan masukan dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa desil hanyalah salah satu instrumen yang digunakan dalam perumusan kebijakan, dan pemerintah selalu melakukan verifikasi serta evaluasi berkala. “Kami memahami ada dinamika di lapangan, dan kami terus memperbaiki data serta metodologi agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima media.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah pihak membandingkan data desil dengan kondisi riil di daerah-daerah tertinggal. Banyak warga yang secara administratif tercatat dalam desil menengah, tetapi secara faktual hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini memicu pertanyaan tentang akurasi data yang digunakan pemerintah, terutama dalam penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai.
Airlangga juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemutakhiran data. Ia mengakui bahwa data yang digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan, namun pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakannya melalui berbagai survei dan integrasi data kependudukan. “Kami tidak menutup mata terhadap kritik, dan justru menjadikannya bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa desil bukan satu-satunya faktor penentu dalam kebijakan. Pemerintah juga mempertimbangkan indikator lain seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kondisi infrastruktur. Dengan demikian, keputusan akhir tidak semata-mata berdasarkan angka desil, melainkan hasil analisis komprehensif dari berbagai sumber data.
Respons Airlangga ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh pengelompokan desil. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan metodologi dan kriteria yang digunakan, agar kepercayaan publik terhadap program-program bantuan tetap terjaga. Pemerintah berjanji akan membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penyempurnaan kebijakan ini ke depan.
