Purwokerto – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) Cabang Banyumas, Neni Endah Susanti, SH, menjadi narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan Angkatan IX Wilayah Kabupaten Pekalongan dan Purbalingga. Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, Selasa (21/7/2026) pukul 10.45-12.15 WIB.
Dalam paparannya bertema Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan (GMKR), Neni menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan bagian penting dalam pembahasan hak asasi manusia. “Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan atau GMKR ini konsep terpenting dalam pembahasan Hak Asasi Manusia atau HAM. Konsep ini membahas tentang pembagian peran sosial, kelompok yang disingkirkan dan orang-orang yang sering menghadapi ketidakadilan atau diskriminasi di dalam masyarakat,” katanya. Neni, yang merupakan satu-satunya praktisi hukum senior perempuan yang tampil dalam ajang tersebut, kemudian membedah pengertian dasar dari gender.
Neni menguraikan bahwa gender adalah peran dan sifat yang dibuat masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. “Tentu ya ini berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat tetap dari lahir,” imbuhnya. Ia juga menjelaskan minoritas sebagai kelompok yang jumlahnya lebih sedikit atau memiliki kekuasaan lebih rendah dibanding kelompok lain. Sedangkan kelompok rentan adalah orang-orang yang mudah disakiti, dirugikan, atau tidak dilindungi dengan baik saat terjadi masalah sosial, bencana, atau aturan yang tidak adil.
Lebih lanjut, Neni memaparkan dasar hukum Posbankum dan paralegal, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, serta Permenkum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Posbankum. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional, bukan belas kasihan negara. “Kepastian hukum adalah hak Konstitusional bukan belas kasihan negara. Ini adalah jaminan di dalam UUD 1945, negara harus menjamin kepastian hukum bagi warganya,” ujarnya.
Posbankum desa dan kelurahan, menurut Neni, merupakan wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum. Tujuannya memperluas akses keadilan, mewujudkan budaya hukum, dan menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa secara mandiri, bijak, dan damai. Dalam pelaksanaannya, Posbankum didukung oleh supervisor dari Penyuluh Hukum Kemenkum RI melalui Kanwil Kemenkum serta OBH/PBH terakreditasi. Ada dua komponen penting, yaitu juru damai yang merupakan kepala desa atau lurah bersertifikat Paralegal Peace Maker, dan paralegal yang telah mengikuti Diklat Paralegal dengan gelar CPLA.
Posbankum menjalankan empat layanan utama: konsultasi dan informasi hukum, perdamaian di luar pengadilan, bantuan hukum dan advokasi, serta rujukan advokat untuk kasus yang memerlukan penanganan di pengadilan. Neni juga mengingatkan bahwa regulasi paralegal dan posbankum tidak bisa dipisahkan sebagai program prioritas Kemenkum RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Ia menambahkan bahwa publik perlu memahami regulasi tersebut, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
