Pemerintah Kabupaten Banyumas mendesak Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pemberdayaan desa. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi harus mampu menjawab krisis pembangunan daerah, bukan sekadar seremonial belaka.
Penegasan tersebut disampaikan Sadewo saat penandatanganan Kesepakatan Bersama Tridharma Perguruan Tinggi di Aula Kantor PCNU Kabupaten Banyumas, Selasa (11/8/2026). Acara ini menjadi langkah strategis yang menyatukan program Pemkab Banyumas dengan UNU Purwokerto dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Menurut Sadewo, kampus unggul harus melahirkan solusi nyata, bukan hanya meluluskan mahasiswa.
“Tantangan-tantangan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi,” tutur Sadewo dalam sambutannya. Ia membeberkan sejumlah masalah utama daerah yang menjadi fokus kerja sama, antara lain peningkatan mutu pendidikan, daya saing ekonomi, penguasaan teknologi digital, dan pemberdayaan desa. Pemerintah daerah menyambut baik kerja sama yang terjalin, namun kepala daerah ini menekankan pentingnya eksekusi cepat setelah penandatanganan berkas.
“Setelah penandatanganan ini, Saya juga minta masing-masing pihak dapat segera menindaklanjutinya dalam bentuk program dan kegiatan yang terukur, sesuai bidang dan kebutuhan yang disepakati,” tegas Sadewo. Ia menilai keberadaan UNU Purwokerto selama sembilan tahun terakhir sangat membantu masyarakat, terutama dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan inovasi ilmu pengetahuan di Banyumas.
Menanggapi arahan tersebut, pihak kampus menyatakan kesiapan penuh. Rektor UNU Purwokerto Achmad Iqbal mengonfirmasi bahwa lembaganya kini membina sekitar 2.500 mahasiswa dari berbagai daerah. “Kami menyadari betul bahwa Perguruan Tinggi harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi nyata yang berdampak langsung,” ungkap Achmad Iqbal.
Untuk mendukung percepatan program, UNU Purwokerto mengandalkan 21 program studi dan model Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis pesantren. Program akademik ini akan diintegrasikan langsung dengan agenda prioritas Pemkab di tingkat desa dan kecamatan. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas akademik, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.
