Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas kebijakan pendidikan negeri gratis. Program tersebut direncanakan mencakup jenjang pendidikan dari sekolah dasar (SD) hingga universitas negeri. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara puncak HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat, 18 September 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengawali dengan menyoroti sejumlah sektor yang dinilai perlu segera diperbaiki pemerintah, termasuk kondisi sekolah dan kesejahteraan guru. Ia kemudian menegaskan dukungannya terhadap pendidikan negeri yang sepenuhnya gratis. “Dan, saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujarnya di hadapan para kader PAN.
Prabowo juga menyadari bahwa kebijakan tersebut akan memunculkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaannya. Ia pun menjawab dengan menyebutkan bahwa dana dapat berasal dari uang hasil korupsi. “Nanti nanti nanti akan ada yang bertanya. Dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” kata Prabowo, menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sebagai salah satu sumber pendanaan.
Selain pendidikan, Prabowo turut menyoroti kondisi infrastruktur sekolah yang masih banyak membutuhkan perbaikan. Ia mencontohkan atap yang runtuh dan kurangnya fasilitas sanitasi yang layak. “Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki. Atap runtuh. Sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus. Harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru harus diperbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung kesejahteraan hakim dan tenaga kesehatan (nakes). Menurutnya, perbaikan gaji hakim menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. “Gaji-gaji hakim harus diperbaiki! Karena kita mau menghabiskan korupsi! Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok. Kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli,” tandas Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini mendapat perhatian luas karena menyangkut kebijakan pendidikan nasional yang selama ini menjadi sorotan. Rencana ratas tersebut diharapkan dapat merumuskan langkah konkret untuk merealisasikan pendidikan gratis, sekaligus menjawab tantangan anggaran dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
