Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara dengan 63,89 persen dari total pagu anggaran MBG sebesar Rp218,77 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran program tersebut hingga akhir 2026. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” kata Sudaryono seperti dilansir dari Antara.
Sudaryono menjelaskan anggaran MBG merupakan bagian dari pagu BGN Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui proses penajaman belanja. Sebelum penajaman, total pagu anggaran BGN mencapai Rp268 triliun, terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp12,17 triliun. Setelah penajaman, total pagu menjadi Rp229,75 triliun, dengan alokasi Rp221,30 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp8,45 triliun untuk Dukungan Manajemen.
Dari alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, sebesar Rp218,77 triliun atau 98,86 persen diperuntukkan bagi program MBG, sementara Rp2,53 triliun atau 1,14 persen dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi. Adapun anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp7,19 triliun, operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp494,48 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional sebesar Rp762,86 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 mencapai Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari total pagu Rp229,75 triliun. Berdasarkan program, realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional mencapai 63,89 persen, sedangkan Dukungan Manajemen sebesar 60,71 persen. Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33 persen, Belanja Barang 63,82 persen, dan Belanja Modal 71,03 persen. Sementara berdasarkan fungsi, realisasi Fungsi Ekonomi mencapai 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan 63,68 persen.
Sementara itu, berdasarkan data penerima manfaat per 31 Agustus 2026, pelaksanaan MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut mencapai 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat, dengan selisih 17,56 juta penerima manfaat. Sudaryono menjelaskan perbedaan tanggal cut-off antara data realisasi anggaran dan penerima manfaat disebabkan adanya penyelarasan siklus sinkronisasi bulanan data penerima manfaat. Menurut dia, pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas penyajian data program.
