Purwokerto – Forum Banyumas Eling (FBE) mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meninjau kembali rencana kebijakan parkir gratis di gerai Alfamart. Desakan ini mengemuka dalam diskusi nonformal yang digelar di Kompleks Menara Teratai, Purwokerto, pada Rabu malam (9/9/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ardi Siswanto (Ketua Bankstreet), Anteng Cahyono, Yudho Itheng (Ketua FBE), serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan kritis, para peserta menyampaikan penolakan terhadap rencana kebijakan yang dinilai berpotensi membebani masyarakat dan merugikan nasib juru parkir lapangan. Mereka menilai kebijakan serupa yang telah diterapkan di Indomaret tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ardi Siswanto menegaskan sikapnya, “Saya siap menanggung segala risiko jika kebijakan tetap dipaksakan tanpa mendengar aspirasi warga dan pelaku lapangan.” Ia mengaku memahami betul seluk-beluk dunia perparkiran serta kehidupan sehari-hari para juru parkir.
Para tokoh mengusulkan agar pemerintah tidak serta merta menerapkan sistem gratis. Langkah yang lebih utama adalah menertibkan juru parkir dan menerapkan sistem pembayaran berlangganan yang jelas, adil, serta manusiawi. “Kebijakan yang dikeluarkan harus berpihak kepada rakyat, bukan justru memberatkan hidup rakyat kecil,” ucap Ardi dengan nada tegas. Ia juga melontarkan pertanyaan kritis terkait visi Bupati Banyumas: “Apakah rencana ini membuat Banyumas lebih baik atau justru makin mempersulit hidup orang banyak? Ini bukan emosi, melainkan pemahaman karena kami tahu persis kehidupan juru parkir di lapangan, berapa penghasilannya sehari, apakah mereka bisa hidup layak dan sejahtera.”
Ketua FBE, Yudho Itheng, menyampaikan pesan agar Pemkab Banyumas turun langsung ke bawah, bertanya dan merasakan denyut kehidupan masyarakat sebelum memutuskan sebuah aturan. “Jangan sampai aturan yang dibuat justru mematikan mata pencaharian warga, padahal sumber pendapatan dan pajak daerah pada hakikatnya bersumber dari keringat rakyat pula,” ujarnya. Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog yang setara dengan masyarakat terdampak.
Tokoh masyarakat Anteng Cahyono menilai diskusi ini sangat penting dan mencerminkan kegelisahan yang tumbuh di tengah masyarakat luas. Menurutnya, rencana penerapan parkir gratis tidak boleh hanya dilihat dari sisi kemudahan bagi pengendara, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial di lapangan. “Kami sepakat bahwa kebijakan yang baik adalah yang membawa kesejahteraan bagi semua pihak, bukan justru mematikan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor perparkiran,” ujar Anteng usai diskusi.
Anteng menekankan bahwa juru parkir adalah golongan masyarakat kecil yang hidup sederhana. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa kajian mendalam dan solusi pengalihan yang jelas, dikhawatirkan akan menciptakan masalah sosial baru. “Jangan sampai kemudahan yang dirasakan sebagian masyarakat justru harus dibayar dengan hilangnya harapan hidup layak bagi saudara-saudara kita yang menjadi juru parkir,” tegasnya. Ia mendukung usulan agar Pemkab Banyumas mendengar suara dari akar rumput sebelum memutuskan kebijakan final.
Diskusi ini diharapkan menjadi wadah masukan berharga demi kemajuan daerah yang lebih adil dan sejahtera. “Pembangunan di Banyumas itu menggunakan uang rakyat, maka kebijakan pun harus berpihak pada rakyat,” pungkas tokoh masyarakat dalam forum tersebut. Para peserta berharap pemerintah memberikan solusi yang jelas, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.
