Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap memberikan dukungan terhadap wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), namun meminta rencana tersebut dikaji terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026), menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan integrasi kedua lembaga untuk memantau potensi bencana di Indonesia.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan saat dimintai tanggapan. Ia menegaskan bahwa DPR akan mendukung penggabungan jika langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam penanganan kebencanaan. “Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tuturnya.
Menurut Puan, pembahasan rencana tersebut akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait. Ia juga menekankan pentingnya kajian mendalam karena Badan Geologi dan BMKG memiliki tugas yang berbeda, sehingga integrasi harus dipastikan tidak mengganggu fungsi masing-masing instansi dalam mitigasi bencana.
Selain membahas penggabungan, Puan juga merespons permintaan Presiden Prabowo untuk menambah anggaran mitigasi dan penanganan bencana secara signifikan. Ia menyatakan DPR siap mendukung alokasi anggaran tambahan, dengan syarat dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa. Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” ungkap Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana pada Senin (7/9) meminta penambahan anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Hal ini dilatarbelakangi posisi Indonesia yang berada di lingkaran api (ring of fire), sehingga harus siap menghadapi potensi bencana setiap saat. “Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” ujar Prabowo.
Data menunjukkan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2026 turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran BNPB hanya sebesar Rp 491 miliar, jauh menurun dari APBN 2025 yang mencapai Rp 2,01 triliun. Penurunan ini menjadi sorotan mengingat tingginya risiko bencana di Indonesia.
Puan juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu, mengingat Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. DPR, kata dia, akan memastikan setiap langkah pemerintah, baik penggabungan lembaga maupun penambahan anggaran, benar-benar memberikan dampak positif bagi perlindungan warga.
