Sejumlah kepala desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyampaikan keluhan terkait beban pembangunan gerai Koperasi Desa Karya Mandiri (KDKMP). Mereka menilai program ini memberatkan anggaran desa yang umumnya terbatas.
Keluhan ini muncul karena para kepala desa harus menyediakan dana dan lahan untuk pembangunan gerai tersebut. Banyak desa yang merasa keberatan karena harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar di luar kebutuhan pokok lainnya.
Para kepala desa berharap pemerintah daerah dapat meninjau ulang kebijakan ini. Mereka mengusulkan agar pembiayaan pembangunan gerai KDKMP tidak hanya dibebankan kepada desa, tetapi juga melibatkan pihak lain atau melalui skema bantuan yang lebih proporsional.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait keluhan tersebut. Namun, para kepala desa berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi mereka demi keseimbangan pembangunan di tingkat desa.
Program KDKMP sendiri merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan memunculkan berbagai kendala, termasuk soal pendanaan yang dirasakan oleh para kepala desa.
Para kepala desa berharap ada dialog yang lebih intensif antara pemerintah kabupaten dan desa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mereka juga meminta pendampingan dalam pengelolaan gerai agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
