Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh pelajar di wilayahnya menandatangani surat kontrak berisi komitmen untuk tidak terlibat dalam aksi klitih. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menekan maraknya kekerasan jalanan yang kerap melibatkan remaja dan meresahkan masyarakat.
Klitih merupakan istilah lokal yang merujuk pada aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja atau pelajar, sering kali menggunakan senjata tajam. Fenomena ini telah berlangsung lama di Yogyakarta dan sekitarnya, dengan korban yang tidak sedikit, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, namun angka kejadian masih fluktuatif.
Dalam kebijakan terbaru ini, setiap pelajar diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, termasuk klitih. Surat kontrak tersebut juga ditandatangani oleh orang tua atau wali sebagai bentuk pengawasan bersama. Dengan adanya tanda tangan, diharapkan pelajar memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih kuat.
Bupati Sleman menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk mengkriminalisasi pelajar, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pencegahan. Pihak sekolah juga dilibatkan dalam proses sosialisasi dan pengawasan terhadap pelajar. Selain itu, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan kepolisian dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi serta menyediakan kegiatan positif bagi remaja.
Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian mendukung karena dianggap sebagai langkah tegas yang dapat memberikan efek jera. Namun, sebagian lain mempertanyakan efektivitasnya jika tidak diimbangi dengan pendekatan sosial yang lebih mendalam, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan pendidikan karakter di sekolah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pelajar. Dengan adanya surat kontrak tersebut, diharapkan para pelajar lebih fokus pada pendidikan dan menjauhi perilaku menyimpang. Pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan melakukan evaluasi secara berkala.
