Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh humas pemerintah, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, untuk bergerak cepat dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang berkembang di ruang digital. Menurutnya, kecepatan menjadi kunci utama karena pola penyebaran informasi saat ini sudah berubah drastis dibandingkan era sebelumnya.
Bima menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai pembicara dalam Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” yang digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi humas pemerintah kini jauh berbeda dari masa lalu.
“Kenapa harus cepat Bapak-Ibu? Karena tantangannya sangat berbeda. Kalau dulu, panggung media itu driven by the government. Pemerintah mendesain rilis, memaksimalkan kanal sampai ke masyarakat. Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespon,” ujar Bima. Ia menegaskan bahwa pola ekstrem ini tidak bisa dianggap remeh atau taken for granted.
Bima menjelaskan bahwa keterlambatan pemerintah dalam memberikan penjelasan dapat menyebabkan ruang informasi dipenuhi spekulasi dan narasi yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme respons yang mampu bekerja dalam hitungan jam, bukan menunggu hingga persoalan berkembang berhari-hari. Ia mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah membentuk unit khusus untuk memantau dan menangkal hoaks serta DFK.
“Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah ini punya unit cyber hoax khusus, yang menangkal itu. Beberapa kota kita pantau sudah ada. Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung gerak cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun, dan opininya kebetulan berimbang dan kemudian [DFK] hilang,” katanya.
Selain kecepatan, Bima menilai pemerintah membutuhkan narasi yang terpadu. Humas tidak seharusnya hanya dilibatkan setelah sebuah program atau kebijakan berjalan, tetapi sudah ikut menyusun komunikasi sejak tahap awal. “Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan, disepakati di awal,” tambahnya. Ia juga meminta humas memanfaatkan media monitoring secara lebih optimal, tidak hanya untuk melihat jumlah pemberitaan tetapi juga membaca sentimen dan respons masyarakat.
