Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa teknologi blockchain tidak hanya bermanfaat untuk aset kripto, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu para petani. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 26 Agustus 2026, sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Bappenas menilai blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai aplikasi di sektor pertanian.
Salah satu manfaat utama blockchain adalah transparansi dalam rantai pasok pertanian. Dengan sistem pencatatan yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, setiap transaksi dari hulu ke hilir dapat dilacak secara akurat. Hal ini memungkinkan petani mendapatkan harga yang lebih adil karena informasi tentang asal-usul produk, kualitas, dan harga jual dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak. Misalnya, konsumen dapat memverifikasi bahwa produk yang mereka beli benar-benar berasal dari petani tertentu, sehingga mengurangi praktik perantara yang merugikan.
Selain itu, blockchain juga dapat mempermudah akses petani terhadap pembiayaan. Bank atau lembaga keuangan sering kali kesulitan memberikan kredit kepada petani karena kurangnya catatan transaksi yang jelas. Dengan blockchain, riwayat panen, penjualan, dan pendapatan petani dapat tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi. Hal ini dapat menjadi jaminan bagi petani untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, sehingga mereka dapat membeli bibit, pupuk, atau peralatan yang lebih modern.
Bappenas juga menyoroti peran blockchain dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi ini, pemerintah dapat memantau produksi dan distribusi pangan secara real-time, sehingga dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, jika terjadi kelangkaan di suatu daerah, data blockchain dapat membantu mengidentifikasi titik masalah dan mempercepat penyaluran bantuan. Selain itu, blockchain dapat digunakan untuk memastikan keaslian produk organik atau sertifikasi halal, yang pada akhirnya meningkatkan nilai jual produk pertanian Indonesia di pasar global.
Meskipun demikian, penerapan blockchain di sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama. Banyak petani yang belum memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai. Selain itu, tingkat literasi digital di kalangan petani masih rendah, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan yang intensif. Bappenas menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini.
Bappenas berharap adopsi blockchain di pertanian dapat berjalan seiring dengan transformasi digital yang lebih luas di Indonesia. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, teknologi ini tidak hanya akan menguntungkan petani secara ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Ke depan, Bappenas berkomitmen untuk terus mengkaji dan mendorong inovasi teknologi yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
