Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mendatangi Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (24/8/2026) untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan yang lumpuh dan mengganti dokumen warga yang hilang atau rusak akibat gempa berkekuatan M 7,7. Kunjungan kerja selama empat hari hingga Kamis (27/8/2026) ini dilakukan atas perintah langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Usai transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Teguh bersama rombongan melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada. Setibanya di lokasi pada sore hari, ia langsung menggelar pertemuan koordinasi dengan Bupati Ngada Raymundus Bena dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar yang telah tiba lebih awal di lokasi bencana.
Teguh menyampaikan bahwa fokus utama kedatangan tim gabungan Kemendagri adalah memastikan hak-hak sipil warga terdampak gempa tidak terabaikan di tengah situasi darurat. “Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya,” ujar Teguh Setyabudi.
Bupati Ngada Raymundus Bena menyambut baik respons cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak pascabencana di wilayahnya. Menurut Raymundus, keberadaan dokumen kependudukan yang valid sangat menentukan kelancaran penyaluran berbagai bantuan sosial dan pemulihan pascabencana bagi warganya. “Kami sangat berterima kasih atas respon cepat dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah,” kata Raymundus.
Sementara itu, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian Tim Dukcapil dalam penanganan pascagempa di NTT. Pertama, memastikan data BNBA (by-name by-address) yang sudah diserahkan secara aman kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat dapat menjadi data dasar utama dalam mendata penduduk yang terdampak bencana gempa. Kedua, memastikan Kadisdukcapil dan jajarannya tetap dapat memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti pencetakan KTP-el dan Kartu Keluarga, di samping melakukan perekaman perdana KTP-el serta penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. “Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara realtime dapat menyajikan data faktual mengenai penduduk terdampak,” tambahnya.
Langkah cepat ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi kependudukan pascagempa, sehingga warga Ngada dan sekitarnya dapat segera mengakses layanan publik dan bantuan sosial yang membutuhkan identitas resmi. Dengan dukungan peralatan lengkap dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, proses penggantian dokumen diharapkan berjalan lancar tanpa membebani masyarakat yang tengah berduka.
