Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Dalam pidato kenegaraannya pada Jumat, 14 Agustus 2026, ia mengungkapkan adanya BUMN yang terus merugi namun laporan keuangannya menunjukkan keuntungan. Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi pengelola BUMN untuk lebih transparan dalam melaporkan kinerja keuangan.
Sorotan tersebut mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan BUMN. Prabowo menekankan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kondisi riil, bukan sekadar angka yang dimanipulasi untuk menunjukkan kinerja baik. Hal ini penting agar BUMN dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menggarisbawahi perlunya perbaikan manajemen dan efisiensi di tubuh BUMN. BUMN yang tidak produktif harus segera dibenahi, baik melalui restrukturisasi, pergantian manajemen, maupun langkah strategis lainnya. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMN yang bermasalah.
Isu ini muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing ekonomi. BUMN sebagai tulang punggung perekonomian diharapkan mampu beroperasi secara sehat dan menguntungkan. Namun, praktik pelaporan yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan publik dan investor terhadap kinerja BUMN.
Pernyataan Presiden ini menjadi sinyal tegas bagi seluruh BUMN untuk lebih disiplin dalam pelaporan keuangan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu diperketat agar tidak ada lagi manipulasi data. Publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam membenahi BUMN yang tidak produktif.
Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi BUMN yang merugi tetapi melaporkan keuntungan. Perbaikan tata kelola dan transparansi akan menjadi kunci utama dalam menciptakan BUMN yang sehat, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
