Jakarta – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mengungkap empat modus yang digunakan pelaku untuk menyebarkan konten provokatif, destruktif, dan hoaks di media sosial. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan terhadap puluhan akun yang diduga aktif menyebarkan informasi palsu sejak Juni hingga awal Agustus 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa modus pertama adalah mengambil dan menggunakan dokumen milik orang lain. Dokumen tersebut kemudian dimodifikasi dan dimanipulasi agar terlihat seolah-olah asli. “Pertama mengambil dan menggunakan dokumen milik orang lain. Dari dokumen tersebut kemudian dilakukan modifikasi dan manipulasi sehingga terlihat seolah-olah asli,” kata Iman dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2026).
Modus kedua, pelaku membuat konten palsu yang direkayasa sedemikian rupa agar menyerupai dokumen elektronik yang sah. “Pelaku membuat dan atau menggunakan dokumen elektronik palsu yang direkayasa sehingga seolah-olah menyerupai dokumen elektronik yang asli atau sah,” ujar Iman. Modus ini kerap digunakan untuk memalsukan surat edaran, pernyataan resmi, atau dokumen pemerintah demi melegitimasi informasi bohong.
Modus ketiga melibatkan penggunaan jasa pihak lain. Pelaku membayar atau memanfaatkan orang lain untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten di media sosial. Konten tersebut dapat menyerang kehormatan seseorang dan berpotensi memicu tindak pidana. “Membayar atau memanfaatkan pihak lain untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten,” katanya. Praktik ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan bisa terorganisir.
Modus terakhir yang ditemukan adalah menyebarkan kembali atau melakukan repost terhadap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Iman mengingatkan bahwa kebiasaan asal membagikan konten provokatif dan hoaks dapat memicu keresahan dan konflik di masyarakat. “Meneruskan atau melakukan repost terhadap konten yang bersifat provokatif, destruktif maupun mengandung berita bohong atau hoaks, juga informasi yang belum terverifikasi kebenarannya berpotensi menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Menurut Iman, para pelaku tidak sekadar ingin menyebarkan informasi. Konten tersebut dibuat untuk memengaruhi orang lain, memancing tindakan tertentu, hingga mengaburkan fakta yang sebenarnya. “Tujuannya untuk memprovokasi agar orang bergerak melakukan sesuatu, menyebarkan kebohongan yang bertujuan memengaruhi orang lain ataupun mengaburkan fakta yang sebenarnya,” katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa 28 orang yang mengelola 37 akun media sosial. Mereka diduga menyebarkan konten provokatif, destruktif, dan hoaks sejak Juni hingga 4 Agustus 2026. Dari pemeriksaan itu, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Polisi juga menyita 10 akun untuk keperluan penyidikan. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskan konten di ruang digital.
