Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa ekonomi hijau menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Bangun Bangsa Conference 2026 yang digelar pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Dalam konferensi tersebut, Bappenas menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih dan pembangunan berkelanjutan.
Ekonomi hijau mencakup berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, hingga pengelolaan limbah. Bappenas menilai bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya akan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong ekonomi hijau, seperti pengembangan industri rendah karbon dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Bappenas berperan sebagai koordinator utama dalam menyelaraskan kebijakan tersebut di tingkat pusat dan daerah.
Acara Bangun Bangsa Conference 2026 sendiri merupakan forum diskusi tahunan yang menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, dan akademisi. Pada kesempatan ini, Bappenas mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Meski belum diungkapkan secara rinci, prioritas ekonomi hijau diperkirakan akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mendatang. Bappenas optimistis bahwa dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau di kawasan.
Keputusan ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional terkait perubahan iklim. Bappenas menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam, melainkan harus berjalan beriringan untuk kesejahteraan generasi mendatang.
