Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama satu setengah bulan akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah kesempatan, tanpa merinci waktu dan tempat secara spesifik. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel merupakan bagian dari program hilirisasi yang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Bahlil yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi sasaran protes dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha yang terdampak langsung. Demonstrasi berlangsung selama 45 hari, menunjukkan tingginya resistensi terhadap kebijakan tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan larangan ekspor bijih nikel mentah demi mendorong pembangunan smelter dan industri pengolahan nikel di Indonesia.
Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2020. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri, sehingga Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah. Langkah ini dinilai berhasil meningkatkan investasi di sektor hilirisasi nikel, meskipun sempat menuai kritik dari sejumlah negara mitra dagang.
Bahlil mengakui bahwa tekanan dari demonstrasi cukup berat, namun ia meyakini kebijakan tersebut tepat untuk kepentingan jangka panjang bangsa. “Saya didemo 1,5 bulan gara-gara larangan ekspor bijih nikel. Tapi saya yakin ini untuk kepentingan negara,” ujarnya mengenang. Pernyataan itu mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program hilirisasi sumber daya alam.
Hilirisasi nikel telah membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Nilai ekspor produk olahan nikel melonjak signifikan, dan Indonesia kini menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Namun, kebijakan tersebut juga memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah.
Pengalaman Bahlil menghadapi demonstrasi panjang itu menjadi catatan penting dalam perjalanan kebijakan hilirisasi. Meski menuai protes, hasilnya kini mulai terlihat dengan beroperasinya sejumlah smelter nikel di Sulawesi dan Maluku. Pemerintah berencana melanjutkan kebijakan serupa untuk komoditas lain seperti bauksit dan timah.
