Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kerja sigap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dan masyarakat dalam menangani korban dugaan keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penanganan terhadap para korban dinilai telah dilakukan dengan baik dan cepat.
Ribka menyampaikan apresiasi tersebut saat meninjau penanganan siswa korban dugaan keracunan MBG di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Jumat (7/8/2026). Ia didampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono. Dalam kesempatan itu, Ribka menuturkan bahwa begitu kejadian terjadi, para korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan ditangani oleh puskesmas serta pemerintah daerah.
“Jadi begitu pas kejadian mereka langsung antar ke rumah sakit. Ditangani oleh Puskesmas dan pemerintah daerah. Jadi kami lihat pemerintah daerah juga bekerja sudah cukup maksimal dan sangat cepat penanganannya,” ujar Ribka kepada awak media di RSUP Jayapura.
Berdasarkan hasil peninjauan, Ribka menilai para pasien telah mendapatkan penanganan yang baik. Sebagian besar pasien bahkan telah sembuh dan diperkenankan pulang. Menurutnya, capaian itu tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, gereja, dan tokoh masyarakat. “Artinya bahwa teamwork atau kebersamaan koordinasi kerja pemerintah daerah baik pemerintah daerah sendiri, kemudian TNI dan Polri sudah sangat membantu, termasuk dari gereja kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi semuanya sudah teratasi dengan baik,” ungkapnya.
Ribka memastikan dari sisi teknis pelaksanaan, program MBG akan terus diperbaiki, termasuk aspek pengolahan makanan di dapur. Pemerintah juga akan memperkuat fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah dan masyarakat, untuk ikut meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap proses pengolahan makanan agar tetap higienis.
Ribka menegaskan bahwa program MBG merupakan program yang baik dan mulia karena bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan. Program tersebut juga sangat dinantikan oleh para siswa, khususnya di wilayah Indonesia Timur. “Masyarakat juga sudah menyampaikan bahwa ya memang mereka sangat membutuhkan. Jadi kita lihat contoh, anak-anak bawa pulang kasih orang tua makan. Artinya bahwa di bawah ini masih membutuhkan,” sambung Ribka.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BGN Trenggono menilai fungsi pengawasan terhadap program prioritas Presiden tersebut memerlukan peran aktif pemerintah daerah. Ia mempersilakan semua pihak untuk terus menyampaikan masukan konstruktif agar tata kelola program semakin baik. “Jadi kita semua sangat berharap program ini memang sangat dibutuhkan oleh anak bangsa kita semua. Masyarakat menyampaikan memang MBG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya siswa-siswa anak bangsa kita,” tandasnya.
