Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran menghadiri pembukaan pendidikan dan pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum Jawa Tengah Angkatan XIII Tahun 2026 untuk Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Acara yang digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Selasa (22/9/2026) pagi ini dibuka resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati.
Diklat yang berlangsung selama tiga hari, dari 22 hingga 24 September 2026, diikuti oleh 300 peserta dengan rincian 177 orang dari Kabupaten Banyumas dan 123 orang dari Kabupaten Cilacap. Selain Delmawati, hadir pula secara virtual Penyuluh Hukum Ahli Madya Lilin Nurchalimah, Murningsih, serta tim penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Delmawati menyampaikan bahwa pelatihan paralegal merupakan bagian integral dari program nasional yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan layanan hukum. Program ini sejalan dengan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang telah diluncurkan secara nasional pada 5 Juni 2025.
“Diklat paralegal menjadi salah satu komitmen jangka panjang kantor wilayah kementerian hukum Jawa Tengah dalam memperkuat keberadaan pos bantuan hukum desa/kelurahan,” kata Delmawati. Ia menambahkan bahwa di Jawa Tengah telah terbentuk 8.563 pos bantuan hukum desa/kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Capaian ini mengantarkan Jawa Tengah memperoleh Rekor MURI pada 19 November 2025 sebagai provinsi dengan jumlah pos bantuan hukum desa/kelurahan terbanyak di Indonesia.
Menurut Delmawati, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, dan berbagai pemangku kepentingan. Hingga tahun 2026, jumlah paralegal yang telah memperoleh pelatihan mencapai 3.909 orang. Dalam kesempatan itu, ia menekankan tiga hal penting bagi para peserta: pertama, paralegal merupakan garda terdepan dalam akses keadilan yang harus menjalankan perannya dengan integritas, empati, dan profesionalisme; kedua, paralegal berperan sebagai agen perubahan budaya hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pencegahan konflik, serta mendorong penyelesaian masalah secara damai; dan ketiga, paralegal adalah mitra strategis pemerintah dan organisasi bantuan hukum.
Delmawati meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan menyerap pengetahuan dari para narasumber untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah pelatihan, peserta diwajibkan membuat dan mengikuti aktualisasi sebagai laporan serta mengunggahnya melalui aplikasi layanan Pos Bantuan Hukum. Narasumber dalam diklat ini berasal dari sejumlah organisasi bantuan hukum, antara lain LBH Perisai Kebenaran Purwokerto, LBH Onne Mitra Sejati, LBH Wahana Cilacap, LBH Widjaya Kusuma, dan LBH Blessing.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pernyataan resmi Delmawati yang menyatakan pelatihan paralegal Angkatan XIII Tahun 2026 dibuka. Adapun salah satu praktisi hukum senior dari LBH Perisai Kebenaran yang akan tampil adalah Dr. H. Wagiman, S.Fil., SH., MH., CTL, CCCLE., CIArb, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Paralegal LBH Perisai Kebenaran. Melalui diklat ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mendorong terbentuknya paralegal yang kompeten, berintegritas, profesional, dan tersertifikasi untuk memperkuat akses keadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.
