Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara terkait rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih saham Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pernyataan resmi tersebut disampaikan pada Kamis, 6 Agustus 2026, menanggapi spekulasi yang berkembang di publik mengenai perubahan struktur kepemilikan proyek strategis nasional tersebut.
Dalam keterangan yang diterima media, pihak Istana menegaskan bahwa langkah pengambilalihan saham oleh Kemenkeu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan finansial proyek kereta cepat. Meski tidak merinci besaran saham yang akan dialihkan, Istana menyebut keputusan ini telah melalui kajian mendalam dan sejalan dengan kepentingan nasional.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selama ini melibatkan konsorsium BUMN dan mitra asing. Namun, sejumlah tantangan pembiayaan dan operasional mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali struktur kepemilikan. Kemenkeu dipandang memiliki kapasitas fiskal dan pengalaman dalam mengelola aset strategis, sehingga pengambilalihan saham diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proyek.
Sebelumnya, beredar isu bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi nasionalisasi sebagian saham kereta cepat untuk mengurangi beban utang dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Istana membantah adanya unsur politis dalam langkah ini dan menekankan bahwa keputusan semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan teknis.
Pengamat ekonomi menilai langkah Kemenkeu mengambil alih saham kereta cepat bisa menjadi sinyal positif bagi investor, karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek infrastruktur vital. Namun, mereka juga mengingatkan perlunya transparansi dalam proses pengalihan saham agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KCIC maupun konsorsium lainnya mengenai rencana pengambilalihan saham tersebut. Istana memastikan bahwa seluruh proses akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2027. Dengan adanya perubahan struktur kepemilikan ini, pemerintah berharap proyek dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.
