Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan rencana untuk mencoret sekolah swasta elite dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang atau refocusing agar program lebih tepat sasaran dan efisien. Pengumuman tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jumat (7/8/2026).
Menurut Sudaryono, pihaknya sedang melakukan penghitungan dan penyisiran terhadap sekolah-sekolah swasta, khususnya yang tergolong elite, yang dinilai tidak memerlukan bantuan pangan gratis tersebut. “Sedang kita hitung, jadi nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul bahwa kita sedang sisir, misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elite misalnya gitu kan tidak perlu MBG,” ujarnya.
BGN telah memulai komunikasi dengan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, komite, dan orang tua murid, untuk menanyakan kesediaan menerima program MBG. Hasilnya, ratusan sekolah swasta menyatakan tidak membutuhkan lagi program tersebut. “Yang jelas kan ini bagian dari komunikasi, ada beberapa sekolah tuh ada berapa ada sekian ratus lah itu yang sudah menyatakan tidak perlu,” jelas Sudaryono. Ia menambahkan bahwa sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki biaya pendidikan tinggi sehingga tidak memerlukan bantuan MBG.
Mantan Wakil Menteri Pertanian ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang sudah menyatakan tidak membutuhkan. Prinsip pelaksanaan MBG adalah demokratisasi gizi, yaitu memberikan kepada kelompok yang berhak menerima manfaat. “Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau,” kata dia.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif nasional untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, sejak diluncurkan, muncul kritik bahwa sekolah swasta elite yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga mampu turut menerima manfaat, sehingga dinilai tidak tepat sasaran. Langkah refocusing ini diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien ke daerah dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sudaryono belum bersedia mengungkapkan data pasti jumlah sekolah yang akan dicoret. Ia menyebut data masih dalam kajian dan akan disampaikan setelah proses final. “Tapi angka data pastinya ya sudah ada dinamis tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya, nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan,” tutupnya.
