Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengembangkan lima klaster budidaya rumput laut sebagai upaya mempercepat industri rumput laut yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah ini diambil untuk memperkuat ekonomi pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui optimalisasi potensi komoditas unggulan daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Stefania Tunga Boro, menyebutkan lima klaster tersebut mencakup penyediaan bibit unggul, pembangunan kebun bibit, penguatan kapasitas pembudidaya, hingga pengembangan industri pengolahan. Klaster-klaster ini dirancang untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan mampu menciptakan nilai tambah bagi komoditas rumput laut.
Meskipun rumput laut menjadi andalan ekonomi pesisir di NTT, pengembangannya masih menghadapi sejumlah kendala. Di sektor hulu, permasalahan utama meliputi kelangkaan bibit unggul yang berkelanjutan, serangan penyakit ice-ice, penurunan kualitas air akibat perubahan iklim, serta minimnya penerapan teknologi modern dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Selain itu, optimalisasi lahan budidaya belum maksimal.
Sementara di sektor hilir, mayoritas hasil panen masih dijual dalam bentuk kering sebagai bahan baku, sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh daerah pemroses industri pengolahan. Keterbatasan infrastruktur logistik, akses pembiayaan, standarisasi mutu, sertifikasi produk, dan akses pasar ekspor juga menjadi tantangan utama yang menghambat perkembangan industri rumput laut di NTT.
“Melalui pengembangan lima klaster budidaya, pemerintah daerah berharap rantai pasok rumput laut dapat diperkuat sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di NTT agar nilai tambah komoditas tersebut dapat dinikmati masyarakat setempat,” ujar Stefania Tunga Boro seperti dilansir Antara.
Pengembangan rumput laut diarahkan sejalan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy) agar peningkatan produksi tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta para mitra terus mendampingi pembudidaya melalui penyuluh perikanan. Pendampingan mencakup penerapan CBIB, mulai dari pemilihan lokasi sesuai daya dukung lingkungan, penggunaan bibit berkualitas, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan ramah lingkungan, pengelolaan limbah, hingga teknik panen dan pascapanen.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan investor terus diperkuat guna menghadirkan inovasi teknologi yang efisien, adaptif iklim, dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, Pemprov NTT menargetkan rumput laut menjadi penggerak ekonomi biru yang mampu meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah, serta mendorong kesejahteraan warga pesisir.
