Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa persoalan polusi udara di ibu kota tidak hanya berasal dari sektor transportasi. Menurutnya, aktivitas industri di kawasan aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara turut menjadi sumber utama emisi yang mencemari udara. Pernyataan ini disampaikan Pramono usai menghadiri acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/8/2026).
Pramono menyinggung keberadaan industri di kawasan aglomerasi yang masih menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Ia mencontohkan Suralaya, kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah menjadi kunci untuk mengatasi polusi yang tidak hanya bersumber dari dalam Jakarta.
“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara,” kata Pramono. Ia menegaskan bahwa jika daerah penyangga tidak mengatur penggunaan pembangkit berbasis batu bara, upaya pengendalian emisi dari dalam kota saja tidak akan cukup. “Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan polusi dari sektor transportasi, seperti elektrifikasi transportasi publik dan mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 500 bus listrik, dan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 10.000 bus listrik pada 2030. Selain itu, Pemprov juga berencana mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen dan hibrida.
Namun, Pramono menilai langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah jika industri di kawasan suburban atau daerah yang mengelilingi Jakarta masih menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara. “Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum,” tuturnya. “Menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,” tandasnya.
Pernyataan ini menyoroti perlunya sinergi antar pemerintah daerah dalam menangani polusi udara yang bersifat lintas batas. Pramono berharap koordinasi yang lebih kuat dapat mendorong daerah-daerah di aglomerasi untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, sehingga dampak positif dari kebijakan transportasi di Jakarta tidak sia-sia.
