Sejumlah buruh yang menerima upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Tengah mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang mereka terima kerap habis sebelum akhir bulan, sehingga mereka hanya bisa berpasrah dan berdoa agar rezeki selalu tercukupi. Keluhan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang dialami pekerja bergaji minimum di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
UMK merupakan standar upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan. Besaran UMK di Jawa Tengah bervariasi antar kabupaten/kota, namun secara umum masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) menurut sejumlah serikat pekerja. Akibatnya, banyak buruh yang harus bekerja lembur atau mencari penghasilan tambahan untuk menutup kekurangan.
Berdasarkan laporan yang beredar, keluhan ini muncul dari berbagai sektor industri, terutama manufaktur dan jasa. Seorang buruh yang diwawancarai menyampaikan bahwa gaji yang diterima hanya cukup untuk biaya transportasi dan makan selama dua minggu pertama. Setelah itu, ia harus berhemat ekstra dan mengandalkan bantuan keluarga atau berhutang untuk bertahan hingga gajian berikutnya.
Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan pokok yang tidak diimbangi dengan penyesuaian upah. Meskipun pemerintah telah menetapkan kenaikan UMK setiap tahun, inflasi dan biaya hidup yang terus naik membuat daya beli buruh semakin menurun. Banyak pekerja yang akhirnya memilih untuk mengurangi konsumsi atau menunda kebutuhan non-esensial.
Para pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa permasalahan ini bukan hanya soal besaran nominal, tetapi juga kebijakan yang kurang berpihak pada pekerja. Mereka mendorong pemerintah untuk meninjau ulang formula penetapan UMK agar lebih realistis dengan kebutuhan hidup. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan yang membayar di bawah standar juga perlu diperketat.
Sementara itu, serikat buruh di Jawa Tengah berencana mengajukan aspirasi kepada pemerintah provinsi untuk meminta evaluasi upah minimum. Mereka juga menginginkan adanya jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak, seperti bantuan pangan dan subsidi transportasi. Tanpa langkah konkret, nasib buruh bergaji UMK diprediksi akan semakin terpuruk.
Di sisi lain, sebagian buruh memilih untuk mengandalkan spiritualitas sebagai penguat mental. Ungkapan ‘sisanya berdoa’ menjadi cerminan kepasrahan mereka di tengah ketidakpastian ekonomi. Meski demikian, mereka berharap pemerintah dan pengusaha dapat mendengarkan aspirasi mereka agar kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi wacana.
