Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan layer-layer dan anak cucu perusahaan di PT Pertamina (Persero), PT PLN, dan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Perintah itu disampaikan dalam rapat yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 9 Agustus 2026. Langkah ini bertujuan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi di lingkungan BUMN.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo secara khusus menekankan pengurangan struktur organisasi yang terlalu panjang di Pertamina dan PLN. “Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” jelas Teddy dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
Selain membahas restrukturisasi BUMN, rapat itu juga menjadi ajang pelaporan perkembangan program Biodiesel 50 (B50) yang telah diluncurkan pada Juli 2026 lalu. Dirut Pertamina Simon A. Mantiri melaporkan kemajuan program mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioethanol oleh pemerintah. Rapat tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dirut Pertamina Simon Mantiri, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Perintah pemangkasan ini merupakan kelanjutan dari upaya konsolidasi BUMN yang sebelumnya telah dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara telah berhasil memangkas 250 BUMN dari total 1.077 entitas melalui proses merger dan konsolidasi selama sekitar 18 bulan.
Prabowo menyebut penghematan yang dihasilkan dari pemangkasan tersebut mencapai Rp 50 triliun. “Mereka (Danantara) laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, Rp 50 triliun,” ungkap Prabowo. Kepala Negara memprediksi penghematan akan bertambah hingga Rp 80 triliun pada akhir 2026 seiring pengurangan BUMN lainnya.
Dengan adanya perintah pemangkasan layer dan anak perusahaan di Pertamina dan PLN, pemerintah berharap struktur BUMN menjadi lebih ramping dan responsif. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong efisiensi operasional serta memperkuat daya saing perusahaan pelat merah di tengah tantangan ekonomi global.
