Jakarta – Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyatakan bahwa pelaku penyebaran konten provokatif dan hoaks tidak hanya terancam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) apabila dalam proses penyidikan ditemukan penggunaan uang negara atau keuangan daerah untuk membiayai pembuatan maupun penyebaran konten tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin, mengungkapkan bahwa penyidik tidak hanya mendalami dugaan pelanggaran pidana umum dan UU ITE, melainkan juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain. “Ada potensi pidana lain apabila ditemukan adanya penggunaan, pengelolaan, atau penyalahgunaan keuangan negara atau keuangan daerah yang berkaitan dengan pembiayaan pembuatan maupun penyebarluasan konten yang berupa konten berisi perbuatan pidana,” ujar Iman dalam keterangannya pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Iman, penerapan UU Tipikor masih bergantung pada temuan penyidik. Pihaknya akan menelusuri sumber dana apabila ditemukan indikasi pembuatan atau penyebaran konten menggunakan uang negara maupun keuangan daerah. “Ini dapat dikategorikan atau memenuhi unsur pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.
Selain UU Tipikor, Iman juga membuka kemungkinan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jeratan tersebut dapat dikenakan jika pelaku menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum untuk membuat konten. “Berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila bahan atau konten yang digunakan diambil dari data pribadi orang lain secara ilegal,” kata Iman.
Iman menegaskan bahwa pihaknya tidak langsung mengedepankan penindakan. Peringatan dan edukasi tetap diberikan kepada pihak yang aktivitasnya belum memenuhi unsur pidana. “Upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui preventive strike dan pre-emptive education adalah bentuk komitmen dan kami tetap menjalankan prinsip ultimum remedium,” jelasnya. Penyidik akan mengambil langkah hukum jika dari pendalaman ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana. “Penindakan dilakukan sebagai jalan terakhir apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandas Iman.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa 28 orang yang mengelola 32 akun media sosial. Mereka diduga menyebarkan konten provokatif, destruktif, dan hoaks sejak Juni hingga 4 Agustus 2026. Dari pemeriksaan itu, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi juga menyita 10 akun untuk keperluan penyidikan dan menghapus 30 konten yang dinilai melanggar hukum. Sementara itu, 18 orang lainnya hanya diberi peringatan dan edukasi. Polisi juga memberikan kesempatan kepada pemilik 22 akun untuk memperbaiki konten, melakukan klarifikasi, atau memulihkan akun mereka.
Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks tidak hanya terbatas pada UU ITE, tetapi juga dapat melibatkan undang-undang lain seperti Tipikor dan PDP jika terpenuhi syaratnya. Edukasi dan peringatan tetap menjadi prioritas, namun tindakan tegas akan diambil jika unsur pidana terpenuhi.
